Medan,-
Himpunan Sarjana Hukum (HSH) meminta kepada Kejari Kota Medan segera melakukan pemeriksaan seluruh pengerjaan di Bagian Umum Pemko Medan sebab, kami lihat dari mulai proyek terkecil sampai yang nilainya Milyaran diduga telah dikondisikan dan berpotensi mengarah tindak KKN yang sangat masif di Bagian Umum sekretariat Pemko Medan, HSH juga akan melakukan aksi unjuk rasa terkait masifnya KKN di Tahun Anggaran 2025..Kamis.(15/1)
Hasil survei lapangan dan laporan informasi dari pihak terpercaya menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan di lingkungan Bagian Umum Kesekretariatan Kota Medan dilaksanakan dengan persekongkolan yang sistematis, dan hanya beberapa perusahaan yang memborong semua pekerjaan. Hal ini menjadi ujian bagi Kepala Kejaksaan Negeri Kota Medan, apakah mampu menorehkan keberhasilan dalam pengungkapan korupsi seperti pendahulunya.
Proyek di Bagian Umum Kesekretariatan Pemko Medan telah menunjukkan sikap KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam memperkaya kelompok mereka. Terbukti dari pengerjaan langsung paket pengerjaan langsung kurang lebih 150 paket, hanya 22 perusahaan yang mendapatkan pengerjaan. Salah satu perusahaan bahkan mendapatkan pengerjaan 20 paket senilai 2 miliar dari total paket 10 Miliar.
Rahmansyah Putra Sirait selaku ketua umum, ia menemukan bahwa pengerjaan langsung ini hanya dikuasai oleh beberapa orang saja. Selain itu, ada juga kecurangan belanja di Bagian Umum Kesekretariatan Pemko Medan dengan anggaran Rp.17.111.951.800,00 yang telah menjadi sorotan tajam di kalangan Aktivis.
Kami berharap Kejaksaan Negeri Kota Medan dapat segera mengambil tindakan dan mengusut tuntas kasus ini. Kami juga telah menyampaikan surat pemberitahuan unjuk rasa ke Polrestabes Medan berharap agar aspirasi kami dapat didengar. (tim)
0 Komentar