Tapanuli Selatan, –
Rahmad Taufiq Dalimunthe, Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Anggaran (MATA) angkat bicara terkait kondisi pendidikan di Kabupaten Tapanuli Selatan, menurutnya Akses pendidikan tinggi bagi lulusan sekolah menengah di Kabupaten Tapanuli Selatan masih menghadapi tantangan yang begitu besar, terutama akibat dampak keterbatasan ekonomi keluarga. Kondisi ini mendorong sebagian pemuda memilih langsung bekerja dibanding melanjutkan ke perguruan tinggi (Kampus) Senin (13/04).
Di sisi lain, kapasitas fiskal daerah tergolong besar. APBD Tapanuli Selatan pada tahun 2025 berkisar Rp.1,53 Triliun Dari jumlah tersebut, sekitar Rp.727 Miliar hingga Rp.739 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai (gaji ASN).
Sementara itu, alokasi anggaran untuk sektor yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti pekerjaan umum (ke-PU-an), tercatat sekitar Rp89 miliar. Kondisi ini dinilai menunjukkan perlunya penguatan keseimbangan prioritas anggaran, khususnya dalam mendukung pelayanan dasar dan pembangunan sumber daya manusia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Tapanuli Selatan tercatat sebesar 3,41 persen, dengan jumlah penduduk bekerja sekitar 165.043 orang dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mencapai 74,38 persen.
Namun demikian, jika dilihat dari tingkat pendidikan, lulusan SMA menjadi kelompok dengan kontribusi terbesar terhadap pengangguran, yakni mencapai 57,60 persen, disusul lulusan SMK sebesar 18,54 persen. Di sisi lain, lulusan SMA juga mendominasi angkatan kerja dengan proporsi sekitar 22,31 persen.
Kondisi ini menunjukkan bahwa transisi dari pendidikan menengah ke pendidikan tinggi maupun dunia kerja belum berjalan optimal.
Diteruskan, Di tengah keterbatasan tersebut, usaha kecil seperti kue talam khas Siti menjadi penopang ekonomi bagi sebagian masyarakat. Bagi banyak pemuda, sektor informal menjadi pilihan realistis untuk membantu kebutuhan keluarga.
Fina, salah satu pekerja di usaha tersebut, mengaku harus menunda keinginannya untuk melanjutkan pendidikan.
“Saya sebenarnya ingin kuliah, tetapi kondisi ekonomi belum memungkinkan. Saya juga harus membantu orang tua,” Ujarnya.
Rahmad Taufiq Dalimunthe, Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Anggaran (MATA), menilai bahwa dengan kapasitas fiskal daerah, terdapat ruang untuk memperkuat intervensi di sektor pendidikan.
Menurut dia, simulasi sederhana menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang relatif terbatas dapat memberikan dampak nyata.
“Dengan asumsi kebutuhan biaya sekitar Rp.6 juta per orang per tahun, alokasi Rp2 miliar dari APBD berpotensi membantu sekitar 333 orang untuk melanjutkan pendidikan setiap tahunnya,” Jelasnya.
Ia menambahkan bahwa langkah tersebut dapat menjadi bagian dari strategi bertahap dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan di daerah.
Sebagai perbandingan, pemerintah daerah di Jawa Barat pada tahun ini mengalokasikan anggaran sekitar Rp. 218 miliar untuk sektor pendidikan. Kebijakan ini dinilai dapat menjadi referensi dalam memperkuat komitmen pembangunan sumber daya manusia di daerah.
Sejumlah pihak menilai bahwa peningkatan akses pendidikan tidak hanya bergantung pada kebijakan anggaran, tetapi juga memerlukan pendekatan terintegrasi, seperti program beasiswa berkelanjutan, pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri, serta pelatihan kerja bagi lulusan SMA. Langkah tersebut diharapkan mampu menjembatani kebutuhan pendidikan dengan dunia kerja sekaligus menekan angka pengangguran usia muda.
Kisah Fina dan keberadaan usaha kecil menjadi gambaran nyata bagaimana masyarakat bertahan di tengah keterbatasan.
Dengan pengelolaan anggaran yang lebih berimbang dan kebijakan yang inklusif, perluasan akses pendidikan tinggi di Tapanuli Selatan dinilai memiliki peluang besar untuk diwujudkan. (tim)
0 Komentar