Padang Lawas,-
Forum Komunikasi Mahasiswa Pemerhati Padang Lawas (FKMPP) secara resmi menyampaikan kritik tajam terhadap jalannya roda pemerintahan Kabupaten Padang Lawas di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Alam. Selain menyoroti pembangunan daerah, FKMPP secara khusus menyoroti minimnya atensi pemerintah terhadap mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan di luar daerah.Kamis.(15/1)
Kritik Keras Ketua FKMPP Terkait Mahasiswa di Medan
Ketua FKMPP, Hamdi Maulana Hsb, S.Sos, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas seolah "tutup mata" terhadap perjuangan mahasiswa asal Padang Lawas yang menimba ilmu di luar daerah, khususnya di Kota Medan. Menurutnya, mahasiswa perantauan adalah aset masa depan yang seharusnya didukung melalui kebijakan konkret.
"Kami merasa mahasiswa Padang Lawas yang ada di Medan seperti anak tiri di rumah sendiri. Hingga saat ini, perhatian pemerintah baik dalam bentuk bantuan pendidikan maupun fasilitas pendukung lainnya sangat minim. Padahal, kami adalah calon motor penggerak pembangunan daerah di masa depan," tegas Hamdi Maulana Hsb.
Tinjauan Kemenkumham FKMPP terhadap Kebijakan Daerah
Sahrul Hasibuan selaku Kemenkumham FKMPP, menambahkan bahwa belum adanya regulasi atau program unggulan yang menyasar kesejahteraan mahasiswa menunjukkan lemahnya visi sumber daya manusia (SDM) di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Alam.
"Secara administratif, kami tidak melihat adanya alokasi anggaran yang signifikan untuk beasiswa prestasi maupun bantuan bagi mahasiswa kurang mampu di perantauan. Kami mendesak Bupati untuk segera mengevaluasi kinerja dinas terkait yang membidangi masalah pendidikan dan kesejahteraan rakyat," ujar Sahrul Hasibuan.
Poin-Poin Tuntutan Utama FKMPP
Berdasarkan hasil konsolidasi, FKMPP mendesak Pemerintah Kabupaten untuk segera membenahi:
1. Bantuan Pendidikan: Menuntut realisasi beasiswa yang transparan dan tepat sasaran bagi mahasiswa Padang Lawas di luar daerah.
2. Fasilitas Asrama: Meminta perhatian terhadap kelayakan hunian atau asrama mahasiswa daerah yang ada di kota-kota besar seperti Medan.
3. Transparansi APBD: Meminta keterbukaan informasi publik terkait pengalokasian dana pembangunan dan peningkatan mutu SDM.
4. Pemerataan Infrastruktur: Fokus pada perbaikan jalan di pelosok desa yang selama ini menghambat mobilitas ekonomi warga.
FKMPP menegaskan bahwa kritik ini merupakan peringatan bagi Putra Mahkota Alam agar tidak hanya fokus pada pembangunan fisik yang bersifat seremonial, tetapi juga pada pembangunan manusia.
"Jika aspirasi mahasiswa, khususnya yang di Medan, tetap diabaikan, maka kami di bawah komando Ketua Hamdi Maulana Hsb tidak akan ragu untuk melakukan aksi massa sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap lambatnya respons pemerintah," pungkas Sahrul.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas mengenai tuntutan dan kritik yang disampaikan oleh FKMPP. (tim)
0 Komentar